Aneh! Sara Teriak Sara, Politikus PDIP: Musuh Ahok yang Paling Berbahaya Adalah Sara

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, menyebut, musuh berbahaya Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan lah sosok penantangnya di kontestasi Pilkada Jakarta, baik itu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni maupun Anies Baswedan-Sandiaga Uno, melainkan adalah isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

"Isu SARA ini sangat mengancam dinamika demokrasi di Indonesia. Saat orang mempersoalkan etnis seseorang, suku seseorang, maka demokrasi kita sedang terancam," beber Adian dalam diskusi ‘Demokrasi dan Tantangan Kebhinnekaan’, di Jalan Widya Chandra X, Jakarta, Rabu (1/3).

Adian mengatakan, demokrasi yang baik seharusnya tidak memandang hal-hal yang bersifat SARA seperti itu.

Lantas, Adian mencontohkan, figur Presiden Joko Widodo yang membuktikan siapa pun bisa menjadi pemimpin.

"Jokowi itu buah demokrasi. Dia bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, tapi bisa jadi presiden, itulah demokrasi," pungkas Adian. (jitunews/topnetizen)

 Sara teriak sara, Ahok terbukti menista agama 

Setelah melakukan sidang dan musyawarah antara Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan Fatwa dalam bentuk Pendapat dan Sikap Keagamaan menyikapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51.

Berikut ini Fatwa Lengkap MUI yang diumumkan ke publik, pada hari selasa 11 Oktober 2016.


PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:


1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.
Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum                                                        Sekretaris Jenderal


DR. KH. MA’RUF AMIN                                   DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg



(jitunews/topnetize/islamedia/ai)